WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Ratusan sopir truk yang bergabung dalam Aspirasi Kumpulan Sopir Indonesia (AKSI), melakukan aksi pernyataan sikap di Simpang 4 Lumba-lumba, Jalan Gubernur Subarjo, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Senin (1/11/21) pagi.
Dalam aksi tersebut, para sopir menuntut agar kuota BBM jenis solar dan bio solar ditambahkan, mengusir para pelangsir, meminta SPBU khusus truk PS dan pikap juga SPBU khusus mobil besar atau angkutan barang.
Menanggapi aksi para sopir tersebut, mediasi pun dilakukan secara tertutup, di Kantor Pelindo III, Kota Banjarmasin, dihadiri oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kapolresta Kota Banjarmasin, Kombes Pol Rachmat Hendrawan, perwakilan dari PT Pertamina dan juga perwakilan dari Komunitas Sopir Indonesia.
Koordinator Lapangan (Korlap), Bambang Supriyono mengatakan, pada dasarnya dari aksi ini, pihaknya berharap para oknum pelangsir minyak itu bisa ditertibkan.
“Kalau masalah nambah kuota BBM itu kami tidak masalah, yang paling utama itu tolong hilangkan garong-garong yang mengambil dari pelangsiran itu,” harap Bambang kepada awak media usai mediasi, Senin (1/11/2021) siang.
Selanjutnya, ia juga menuturkan, pihaknya juga mengharapkan pemerintah bisa memberikan fasilitas khusus untuk para sopir truk dalam hal pengisian BBM.
“Pemerintah bisa menunjuk beberapa SPBU di kawasan Lingkar Selatan ini, khusus untuk anggota sopir kami. Karena kalau tidak seperti itu, hal-hal seperti kelangkaan dan antrean panjang pasti akan terjadi lagi,” ujar Bambang.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan untuk ke depannya, supaya mempermudah para sopir dalam pengisian BBM, mereka bisa diberikan sejenis kartu anggota yang sekaligus sebagai alat pembayaran saat pengisian BBM di SPBU tersebut.
“Jadi, nantinya para sopir tidak perlu lagi membayar dengan uang tunai, dan selain itu juga nanti akan ketahuan yang mana yang pelangsir dan yang mana sopir anggota kami dari kartu tersebut,” kata Korlap.
Bambang juga mengatakan, untuk kartu tersebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Bank BRI dan juga Pertamina, sementara masih akan diproses sambil menunggu payung hukumnya.