WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan setidaknya ada beberapa isu dan permasalahan yang telah diinventarisir dalam men-sinkronisasi penyelenggaraan Pemilu itu.
Beberapa isu tersebut pertama antara lain standar dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu, di mana diharapkan waktu penyelesaian dapat lebih cepat.
Kedua, terdapat isu persoalan penentuan masa kampanye baik pileg, pilpres dan pilkada.
Ketiga, dari KPU meminta secara khusus ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur logistik Pemilu.
“Kalau bisa diterbitkan, maka akan meringankan energi dan memangkas waktu penyelenggaraan logistik Pemilu, sebab kadang-kadang masalah ini juga rumit,” ujar Doli kepada awak media di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Sementara itu isu keempat menyangkut digitalisasi tahapan, terutama di bagian rekapitulasi.
