WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Kritikan Prabowo Subianto atas kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia dinilai kurang tepat. Hal itu terkait posisinya saat ini yang dirasa tidak ada yang relevansinya dengan dunia pendidikan.
Penilaian itu disampaikan Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, seperti dikutip Wartabanjar.com, Sabtu (25/5/2024). Menurut Ray, kritikan Prabowo atas kenaikan UKT itu masih sumir apakah Prabowo berposisi sebagai Menteri Pertahanan, Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atau presiden terpilih periode 2024-2029?
“Tak jelas benar, pernyataan dan sikap Prabowo ini dalam kapasitas apa. Apakah sebagai ketua partai, atau sebagai Presiden terpilih 2024,” kata Ray.
Baca juga: KRI Diponegoro Latihan Menembak di Laut Mediterania Untuk ini
Bahkan kata Ray, Prabowo bukan hanya mengkritik tetapi juga berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan sampai perguruan tinggi.
“Tentu sudah jelas, pernyataan tersebut bukan dalam kapasitas beliau sebagai Menhan. Sebab, tidak ada hubungan antara jabatan beliau sebagai Menhan dengan dunia kampus,” ujarnya.
Artinya, lanjut Ray, sikap dan pandangan pak Prabowo tersebut dalam kapasitas beliau sebagai ketua partai sekaligus presiden terpilih 2024.
Baca juga: Kemenhub Dorong Sekolah-Sekolah Kedinasan Lakukan Pembaharuan
Menariknya, pernyataan ini adalah pertama kalinya Prabowo mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka setelah terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.
