WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Sepanjang 2022, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel sudah menyelesaikan 235 laporan. Ada 1.308 akses masyarakat, diantaranya 245 akses yang menjadi laporan masyarakat, sedangkan sisanya masih berproses. Instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah pemerintah daerah kabupaten/ kota, BUMN/ BUMD dan Badan Pertanahan Nasional (BPD).
Diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman saat memaparkan kinerja selama tahun anggaran tahun 2022, yang mana pihaknya telah menerima akses sebanyak 1.308 akses masyarakat, Jumat (6/1).
Dia juga mengungkapkan, yang paling banyak dilaporkan adalah kesejahteraan sosial, perhubungan/infrastruktur dan pertanahan.
“Untuk jenis dugaan yang dilaporkan adalah tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan dugaan maladministrasi lainnya,” lanjutnya.
Ia juga menuturkan, untuk pelayanan publik di Kalsel sendiri, saat ini masih berada di zona kuning, yang menandakan bahwa untuk pelayanan publik di Kalsel masih harus perlu banyak peningkatan.
Hadi juga membeberkan, ditahun anggaran 2022 pihaknya menutup laporan dengan pencapaian 99,58 persen. (qyu)
Baca Juga : Kasus Narkoba 2022 di Kabupaten Banjar Meningkat, ini Rincian dan Penyebabnya
Editor : Hasby