WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Usai melakukan audit investigasi perjalanan dinas DPRD Banjar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, atas indikasi-indikasi dugaan penyimpangan.
Diungkapkan Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap kepada wartabanjar.com, Selasa (27/12).
Lebih lanjut, Rudy M Harahap menyampaikan, pihaknya telah meminta konfirmasi kepada pihak hotel, 45 anggota DPRD Kabupaten Banjar, dan pihak ketiga (agen) untuk mengetahui besaran tarif hotel yang seharusnya dibayarkan.
Dia juga menjelaskan, audit investigasi tersebut atas permintaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.
Komponen perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar yang diaudit, meliputi uang representasi, uang harian, biaya transportasi berupa transportasi darat, air, udara termasuk biaya tol, parkir dan retribusi; biaya akomodasi; biaya bagasi paling banyak 20 kg; dan/atau biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/Swab test) selama masa pandemi COVID-19.
Rudy juga menambahkan, BPKP Kalimantan Selatan telah melakukan reviu, analisis, dan evaluasi dokumen kurang lebih sebanyak 3.000 berkas perjadin.
“Hal lain juga dilakukan, seperti wawancara, konfirmasi, dan klarifikasi atas data yang diperoleh terhadap pihak-pihak terkait dengan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar TA 2020 dan 2021,” imbuh Rudy.
Hingga batas waktu pelaksanaan audit investigatif berakhir, Rudy menyampaikan, realisasi biaya perjalanan dinas dengan metode pencairan biaya akomodasi yang dilakukan dalam dua cara, yaitu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar merealisasikan biaya akomodasi, tiket hotel dipesan, dan dibayarkan melalui pihak ketiga.