Regulasi formal tersebut dinilai penting agar pengawasan peredaran rokok elektronik di tengah masyarakat memiliki kekuatan hukum yang jelas.

”Untuk regulasi, baik DPR pusat maupun DPRD daerah, kalau pusat sifatnya undang-undang, kemudian kalau daerah namanya Perda,” jelas Nasrullah. 

Selain pengawasan terhadap peredaran rokok elektronik, pihak MUI Kalsel juga menyoroti potensi kerawanan serupa di ruang-ruang publik lainnya yang tidak kalah mendesak untuk diatensi secara tegas.

​Nasrullah bahkan secara terbuka berharap ke depan ada produk fatwa keagamaan serupa yang secara khusus mengharamkan keberadaan tempat hiburan malam (THM).

​”Kita berharap ada Fatwa MUI yang mengharamkan karena tidak kalah berbahaya juga, sebab diduga kuat sebagai sarang peredaran narkoba, dan ini pasti juga merusak anak-anak kita yang masih pada masa belajar,” pungkasnya. (wartabanjar.com)