WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan MUI Pusat yang resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektronik atau vape.

Kebijakan keagamaan tersebut dinilai sebagai langkah preventif yang sangat krusial untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman bahaya kesehatan dan penyalahgunaan narkotika terselubung.

Sekretaris Umum MUI Kalsel, Dr H Nasrullah AR mengatakan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum penggunaan rokok elektronik (REL) tersebut dikeluarkan melalui kajian komprehensif yang patut disosialisasikan secara masif kepada masyarakat luas.

”Hukumnya itu disosialisasikan dari Fatwa tadi, dan kita menyampaikan kepada aparat yang berkompeten baik itu pemerintah provinsi, DPRD provinsi, hingga aparat penegak hukum,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Nasrullah memaparkan, dalam ketentuan hukum fatwa tersebut, penggunaan rokok elektronik diharamkan karena terbukti membahagiakan kesehatan dan merusak lingkungan.

Selain itu, fatwa ini juga menerapkan prinsip pencegahan (sadd al-dzari'ah) guna membentengi masyarakat agar vape tidak dijadikan sebagai sarana peredaran narkotika cair.

Baca Juga Rekrutmen CPNS November 2026 Segera Dibuka, Tersedia 150 Ribu Formasi

Baca Juga Gibran Ajukan Mundur dari Jabatan Wapres RI, Sudah Menghadap Prabowo

”Alarmnya itu karena vape salah satu bisa menyebabkan beredarnya narkoba di cairan. Di dalamnya kemungkinan bisa juga diisi sabu atau apa, lalu diharamkan karena menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika,” terangnya.

Ketentuan fatwa tersebut mencakup pelarangan secara tegas, mulai dari penggunaan, proses produksi, hingga aktivitas memperjualbelikan rokok elektronik kepada publik.

Nasrullah menambahkan, langkah keagamaan ini juga berjalan selaras dengan kebijakan penegakan hukum internal yang telah dikeluarkan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia.

”Kami menghimbau kepada masyarakat karena ini diduga kuat bisa disalahgunakan untuk penyaluran narkoba dengan jenis cairan,” bebernya.

Sebagai tindak lanjut jangka panjang di tingkat daerah, MUI Kalsel turut mendorong pihak legislatif dan eksekutif untuk memperkuat aturan pelarangan melalui produk hukum yang mengikat.