WARTABANJAR.COM, JAKARTA -  Sebanyak 50 anggota dari enam fraksi di DPR menandatangani usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut seakan menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Bahkan seusai rapat paripurna, di depan pers, anggota FPKS DPR Yanuar Arif Wibowo bahkan mengangkat poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' .

Ia mengaku melakukan aksi itu karena saat sidang paripurna tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan soal pemakzulan Gibran.

"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar kepada pers.

Yanuar mengakui memutuskan melakukan aksi ini atas inisiatifnya sendiri. 

Terkait usulan hak menyatakan pendapat, Yanuar mengaku menjadi salah satu dari anggota FPKS yang menyetujui hak menyatakan pendapat.  

Baca Juga: Gibran Ajukan Mundur dari Jabatan Wapres RI, Sudah Menghadap Prabowo

Baca Juga: Rekrutmen CPNS November 2026 Segera Dibuka, Tersedia 150 Ribu Formasi

Sebelumnya Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan adanya niatan Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

Bahkan, niatan itu sudah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjutnya.