Dalam pembahasan, anggota DPRD turut menekankan pentingnya solusi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Sebab, keterlambatan dokumen tidak hanya berdampak kepada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.

Menutup rapat, Ketua DPRD Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan, di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen perikanan.

Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.

Melalui kesepakatan ini, diharapkan persoalan administrasi kapal nelayan dapat segera dituntaskan sehingga kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir tetap terjaga. (Wartabanjar.com/*)