DPRD dan Pemkab Kotabaru Beri Tolerasi Pengurusan Dokumen Kapal Nelayan untuk Dapatkan BBM
WARTABANJAR.COM, KOTABARU - Agar nelayan dapat tetap beraktivitas di laut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru serta instansi terkait menyepakati pemberian toleransi pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026.
Dokumen tersebut sebagai syarat pemberian rekomendasi untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kesepakatan diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru Suwanti di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Senin (9/11/2026).
Rapat dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru Zaenal Arifin, Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin Afzhal, Kasat Polairud Kotabaru M Rifani serta Kepala Desa Hilir Muara Usman Pahero.
Baca juga: Simpang Empat Guntung Manggis akan Ditutup, PUPR Kalsel Bersiap Perbaiki Drainase Jalan Trikora
Dalam rapat, Usman menyampaikan aspirasi nelayan mengenai lambatnya penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung beberapa bulan.
Kondisi ini mengganggu aktivitas melaut dan meningkatnya biaya operasional.
Usman berharap adanya kepastian waktu penyelesaian serta peningkatan koordinasi antara pemilik kapal dan instansi terkait agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi hal itu, Afshal menjelaskan keterlambatan berkaitan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi mengenai rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani juga menyampaikan dukungan terhadap koordinasi lintas instansi dalam membantu penyelesaian persoalan administrasi kapal nelayan sekaligus mendukung pengawasan aktivitas pelayaran.
