WARTABANJAR.COM, PARINGIN - Di saat titik api terus mengancam dan ratusan hektare lahan hangus terbakar, Kabupaten Balangan harus gigit jari. 

Pasalnya, kucuran dana dari pemerintah pusat berupa dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp100 miliar untuk penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan, dipastikan tidak menetes sama sekali ke Bumi Sanggam.

Padahal, catatan kasus karhutla di Balangan tergolong tinggi. Berdasarkan data per 12 Oktober 2026, tercatat sudah ada 122 kejadian kebakaran dengan 351 hektare lahan hangus terbakar.

Berdasarkan catatan, alokasi dana miliaran rupiah dari pusat tersebut hanya dibagikan kepada BPBD Provinsi Kalsel, serta sejumlah wilayah lain seperti Tanah Laut, Banjarbaru, Tapin, Tanah Bumbu, dan Hulu Sungai Selatan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H Rahmi, menjelaskan pembagian dana tersebut merupakan kebijakan murni dari pemerintah pusat, tanpa melibatkan daerah dalam pengumpulan data acuannya.

"Ini memang murni dari kebijakan pemerintah pusat. Karena setelah kami konfirmasi, pihak provinsi pun sebelumnya tidak mendapatkan informasi detail terkait pengalokasian dana banpres ini," ungkap Rahmi, Sabtu (17/10/2026).

Baca Juga: Kemarau 4 Bulan Lumpuhkan Ekonomi Petani, Hujan Buatan Belum Bisa Basahi Lahan

Baca Juga: Wakil Bupati Balangan Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kecamatan Lampihong

Rahmi juga melihat adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan ini. Sejumlah daerah lain yang kondisinya jauh lebih parah, bahkan ada yang wilayahnya terbakar hingga ribuan hektare dan berstatus tanggap darurat seperti Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, ternyata bernasib sama dengan Balangan, yakni tidak mendapat alokasi bantuan sepeser pun.

Ketiadaan kucuran dana pusat ini memberikan pukulan telak bagi satuan tugas di lapangan. 

Terlebih lagi, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan saat ini sedang mengalami defisit anggaran, sehingga biaya operasional pemadaman harus murni mengandalkan sisa kas daerah.

"Tentu sangat berdampak sekali, karena selain tidak ada kucuran dana bantuan ini, kita saat ini juga mengalami defisit anggaran," beber Rahmi.

Untuk menyiasati keterbatasan ini, BPBD Balangan harus menghitung anggaran secara sangat cermat.