Bupati Kobar Desak Pemerintah Pusat Tangani Karhutla, Yayasan Orangutan Kalimantan Menyerah
WARTABANJAR.COM, PANGKALAN BUN - Makin masifnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan membuat banyak pemerintah daerah (pemda) kewalahan.
Apalagi bantuan seperti anggaran yang diharapkan tidak sesuai kebutuhan.
Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nurhidayah bahkan berani bersuara lantang mendesak pemerintah pusat segera turun tangan membantu penanganan karhutla yang meluas di Kobar.
Karhutla bahkan telah merambah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dan Jalan Pangkalan Bun menuju Kotawaringin Lama.
Baca juga: Nam Air dan Batik Air Setop Terbangi Pangkalan Bun Kobar Kalteng
Baca juga: Terduga Pelaku Pembuangan Bayi di Cempaka Raya Banjarmasin Ternyata Orangtua Korban
Menurutnya, kondisi di lapangan sudah membahayakan dan membutuhkan dukungan tambahan, baik dari sisi personel maupun sarana dan prasarana pemadaman.
"Kondisi karhutla saat ini sudah tahap membahayakan. Mengganggu kesehatan masyarakat, pelayanan publik dan ekonomi. Bahkan penerbangan ke Bandara Iskandar beberapa hari terakhir sudah banyak yang di-cancel atau dibatalkan," ujar Nurhidayah, Senin (12/10/2026).
Pemkab Kobar berharap pemerintah pusat memberikan dukungan langsung agar upaya pengendalian api bisa berjalan lebih maksimal.
"Kondisi ini jangan dianggap sepele. Kami harapkan pemerintah pusat turun langsung ke wilayah Kobar dan Provinsi Kalimantan Tengah, bantu kami dan segera turunkan bantuan," tegasnya.
Desakan tersebut disampaikan saat Nurhidayah meninjau lokasi karhutla di sepanjang jalan penghubung Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama.
Bupati mengakui, luasnya sebaran kebakaran membuat personel penanganan harus dibagi ke sejumlah titik.
Di sisi lain, keterbatasan peralatan dan sarana pendukung menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan untuk memadamkan api secara optimal.
Sebelumnya, Tim relawan gabungan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kobar memutuskan menyerah dan menarik seluruh anggotanya dari kegiatan pemadaman di lapangan.
Mereka mendesak pemerintah segera mengerahkan water bombing untuk membantu memadamkan api yang mengancam kawasan hutan dan habitat orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).