Harmonisasi Gerak PKK hingga Posyandu: Strategi Tanah Laut Menembus Forum Nasional di Bali
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Langkah penguatan tata kelola organisasi pemberdayaan masyarakat terus dimatangkan Kabupaten Tanah Laut dengan memetakan berbagai kendala lapangan di Aula Rakat Manuntung, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pada Jumat (2/10/2026).
Upaya penataan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK, Dekranasda, sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tanah Laut, Hj. Dian Rahmat Trianto.
Dalam rapat konsolidasi yang menghadirkan pengurus kabupaten, para camat, Ketua TP PKK kecamatan, hingga pimpinan perangkat daerah teknis tersebut, Dian mendorong terciptanya sinergi yang lebih solid antarlembaga.
Fokus utama pertemuan ini menitikberatkan pada pengumpulan fakta dan persoalan riil yang selama ini menghambat efektivitas program di tingkat kecamatan hingga desa.
Langkah serap aspirasi ini disiapkan sebagai pijakan matang menjelang Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 22 Oktober 2026 mendatang.
Baca Juga Viral Video Orang Diduga Berompi Bom Akan Ledakkan Masjidil Haram, Begini Kata Polisi Arab Saudi
Baca Juga Harga Tiket dan Jadwal Kapal Surabaya-Banjarmasin 5 Oktober dan Banjarmasin-Surabaya 6 Oktober
Dian menegaskan, keberangkatan tim Tanah Laut ke ajang regional tersebut tidak boleh sekadar formalitas, melainkan membawa isu-isu krusial yang membutuhkan solusi konkret dari pemerintah pusat.
"Yang ingin saya dengar adalah permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi, yang belum ada solusi pasti ataupun yang belum terlaksana. Kita akan membawa permasalahan dan masukan ini sebagai bahan ke pusat," ujar Hj. Dian.
Selain inventarisasi masalah, koordinasi lintas sektor ini juga menyoroti tumpang tindih serta keteririsan program kerja di antara PKK, Dekranasda, dan Posyandu.
Kerap ditemuinya keterlibatan dinas atau perangkat daerah yang sama dalam kegiatan ketiga lembaga tersebut menuntut hadirnya pola komunikasi yang jauh lebih terintegrasi.
Melalui diskusi interaktif tersebut, jajaran pengurus dari tiap kecamatan secara bergantian memaparkan tantangan operasional yang dihadapi di wilayah kerja masing-masing.