WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) Kalimantan Selatan menyoroti dampak fatwa haram penggunaan hingga produksi rokok elektrik, yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Fatwa tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan industri vape, sekaligus nasib ribuan pekerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Ketua Arvindo Kalsel, Ryan Siera Salim, mengatakan kebijakan tersebut berpotensi mengancam para pemilik toko, distributor hingga keluarga yang bergantung pada industri rokok elektrik.

Menurutnya, selama ini pelaku usaha vape legal telah menjalankan bisnis dengan memenuhi kewajiban perpajakan, cukai serta ketentuan pemerintah yang berlaku.

"Kondisi ini justru membuat kami menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat sasaran," ujarnya kepada sejumlah awak media.

Ryan menegaskan, industri rokok elektrik legal berbeda dengan peredaran vape ilegal yang menurutnya berkaitan dengan jaringan narkotika.

Ia menjelaskan, peredaran produk rokok elektrik legal berada dalam pengawasan dan pengaturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Baca Juga: Pengadaan Lahan Sekolah Rakyat di Banjar Masuk Tahap Penilaian, Target Pembebasan Desember 2026

Baca Juga: Nasib Tragis Korban Longsor di Antasan Sutun Banjar: Rumah, Kapal dan Mesin Usaha Tenggelam

"Sedangkan yang ilegal itu murni dari jaringan narkotika. Ini dua hal yang sangat berbeda," tegasnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan perwakilan Asosiasi Pekerja Rokok Elektrik (Apvindo) Kalsel, Ahmad Walid. 

Ia menilai fatwa tersebut dapat berdampak luas terhadap tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidup dari industri vape.

Di Banjarmasin, misalnya, terdapat 174 toko vape dengan total 997 karyawan yang terdata. Sementara secara nasional, setidaknya terdapat 7.500 toko ritel vape dengan sekitar 11.000 pekerja.

"Tentunya sangat berdampak besar, karena kita penggerak di sektor rokok elektrik," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan keberlangsungan pekerjaan para karyawan apabila industri tersebut terdampak kebijakan yang ada.

"Banyak orang yang bekerja di industri ini, bagaimana nasib kami ke depan," sambungnya.

Atas kondisi tersebut, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengkaji lebih lanjut dampak fatwa MUI terhadap industri rokok elektrik.