WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Pemkab Banjar melibatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) guna mempercepat pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital. 

Setiap ASN diminta menjadi agen pendataan, sekaligus membantu mendaftarkan sedikitnya tiga keluarga atau warga di lingkungan sekitarnya, yang masuk kelompok sasaran bantuan sosial.

Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, saat Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkai dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan dalam apel tersebut, terdapat 44.973 kepala keluarga atau 131.895 jiwa di Kabupaten Banjar yang masuk kelompok masyarakat sasaran bantuan sosial pada 2026.

Pelibatan seluruh ASN ini merupakan bagian dari percepatan pendataan melalui sistem Perlinsos digital. 

Langkah tersebut menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, Surat Edaran Menteri PANRB, serta instruksi Bupati Banjar tertanggal 10 November 2026.

Dalam pelaksanaannya, ASN tidak hanya diwajibkan mendaftarkan diri sebagai agen Perlinsos, tetapi juga membantu proses pendaftaran masyarakat yang memenuhi kriteria di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Baca Juga: Ribuan Pekerja Vape Terancam, Arvindo Kalsel Berharap Fatwa MUI Dikaji Ulang

Baca Juga: Pengadaan Lahan Sekolah Rakyat di Banjar Masuk Tahap Penilaian, Target Pembebasan Desember 2026

Sebelum menjalankan tugas tersebut, ASN diminta mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu persyaratan awal pendaftaran.

Bagi pegawai yang belum mengaktifkan IKD atau mengalami kendala karena lupa PIN, Pemkab Banjar menyediakan layanan aktivasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah pelaksanaan apel.

Percepatan pendaftaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan pendataan masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan sosial. 

Keterlibatan ASN diharapkan membantu proses tersebut menjangkau lebih banyak keluarga sasaran.

Meski demikian, pendaftaran melalui Perlinsos digital tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.

Penetapan penerima tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, proses pendataan tidak boleh dimaknai sebagai kepastian seseorang akan mendapatkan bantuan setelah menyelesaikan pendaftaran.