WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut, Ismail Fahmi, memimpin Apel Kerja Gabungan untuk menegaskan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta percepatan pelaksanaan program anggaran 2026 di Halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Senin (25/05/2026).

Langkah tegas ini diambil guna merespons penilaian publik yang semakin kritis terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah.

Menghadapi tantangan tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta segera bergerak cepat agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

Dalam apel yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan jajaran pegawai tersebut, Sekda Ismail Fahmi membacakan amanat tertulis dari Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto.

Baca Juga Gerebek Pesta Miras Oplosan, Satpol PP Tanah Laut Amankan Dua Pemuda

Baca Juga Gaji Ke-13 ASN, Pensiunan, TNI, Polri Segera Cair, Simak Jadwal dan Besarannya

Bupati mengingatkan bahwa apel ini merupakan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan semangat pengabdian.

"Jangan sampai ada masyarakat yang merasa dipersulit, diabaikan, atau tidak mendapatkan kepastian pelayanan," tegas Rahmat Trianto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda.

​Bupati meminta seluruh ASN menunjukkan sikap responsif dan profesional dalam mengabdi.

Menurutnya, pelayanan publik harus berjalan optimal dengan kedisiplinan kerja yang tinggi, baik dari segi ketepatan waktu maupun penyelesaian target program.

​"Yang kita butuhkan hari ini adalah ASN yang bekerja dengan hasil nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat," lanjutnya.

​Selain kedisiplinan dan percepatan program, Sekda Ismail Fahmi secara khusus menyoroti masalah internal keuangan daerah.

Ia meminta para kepala SKPD lebih cermat dalam menyusun anggaran, terutama terkait belanja gaji ASN yang dalam beberapa tahun terakhir masih sering mengalami kekurangan.

​Di akhir arahannya, Ismail Fahmi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).