Dedi menjelaskan, skema jalan berbayar ini jauh lebih adil dibandingkan pajak konvensional.
“Keadilannya terwujud dari seringnya menggunakan jalan, sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar,” tambah Dedi Mulyadi.
Meskipun terdengar menjanjikan, Dedi menegaskan kebijakan ini masih berupa gagasan awal. Saat ini, tim ahli tengah disiapkan untuk melakukan studi komprehensif dari berbagai sudut pandang.
“Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya,” imbuhnya.
Sebelum kebijakan ini diterapkan, KDM menekankan pentingnya pembenahan fasilitas publik terlebih dahulu.
Ia menargetkan beberapa hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap jalan provinsi di Jawa Barat, seperti jalan mulus tanpa lubang, sistem drainase, pengawasan CCTV, penerangan jalan umum, serta ketersediaan pos pengamanan yang dilengkapi mobil derek, pemadam kebakaran, ambulans, hingga tim paramedis.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan Provinsi Jawa Barat yang berkualitas,” ujar KDM melalui Instagram pribadinya, Selasa (12/5). (Wartabanjar.com)
