Indikator seperti kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, hingga kualitas pelayanan publik dinilai perlu disertai analisis yang lebih mendalam sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian utama, terutama dalam perencanaan APBD agar lebih cermat untuk mengantisipasi potensi defisit.
Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan pengawasan internal juga dinilai perlu ditingkatkan.
Konsistensi antara data, target, dan capaian dalam LKPJ dengan RPJMD turut ditekankan agar arah pembangunan tetap selaras dengan rencana yang telah ditetapkan.
Selain itu, DPRD juga mendorong penyempurnaan sistem perencanaan dan evaluasi, termasuk penyusunan anggaran yang lebih realistis serta pemanfaatan capaian kinerja sebagai dasar evaluasi program ke depan.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi catatan strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” jelas Salhah.
DPRD berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, mengingat dampaknya berpengaruh langsung terhadap kualitas belanja dan pelayanan publik. (wartabanjar.com/Adew)
Editor: Yayu
