Pangkas Hambatan Investasi, Wabup Tanah Laut Desak Kemen ATR/BPN Segera Mutakhirkan KBLI RDTR Pelaihari
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) menunjukkan keseriusannya dalam membenahi birokrasi perizinan demi memikat para investor.
Kali ini, Wakil Bupati Tala, H. Muhammad Zazuli, menyambangi Jakarta untuk memastikan langkah teknis penyempurnaan aturan tata ruang di pusat kota Pelaihari berjalan tanpa hambatan.
Langkah strategis ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pemutakhiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Pelaihari.
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Kamis (2/4/2026).
Kunjungan ini merupakan langkah proaktif Pemkab Tala dalam merespons dinamika dunia usaha.
Zazuli menegaskan bahwa sinkronisasi data sangat krusial agar sistem Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA) dapat berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
"Usulan ini tidak mengubah substansi strategis RDTR, melainkan untuk mendukung kelancaran pelayanan perizinan," tegasnya.
Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah adanya celah pada Database Peraturan Zonasi (DBPZ) RDTR WP Pelaihari.
Berdasarkan evaluasi internal dan hasil kesepakatan Forum Penataan Ruang (FPR) pada 16 Maret 2026 lalu, ditemukan fakta bahwa banyak aktivitas ekonomi baru yang ternyata belum tercatat dalam database lama.
Kondisi ini dinilai dapat menghambat laju pembangunan jika tidak segera diperbaiki.
Zazuli menaruh harapan besar agar hasil koordinasi ini berujung pada integrasi data yang sempurna ke dalam sistem OSS, sehingga menjadi fondasi kuat bagi penyempurnaan RDTR di masa mendatang.
"Terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan, kami berharap adanya arahan dan dukungan teknis lanjutan guna mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Tala," pungkasnya.
Agenda krusial ini turut dihadiri oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah Kalimantan I, Rahma Julianti, beserta tim teknis kementerian.