Meski demikian, Pemkab HST tetap mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, terutama untuk layanan yang memungkinkan dilakukan secara daring.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah daerah, termasuk pembatasan perjalanan dinas.
“Saat ini perjalanan dinas juga sudah diperketat, harus mendapat persetujuan langsung dari Bupati. Kita juga sedang berproses menyusun Peraturan Bupati terkait efisiensi, termasuk pemanfaatan aplikasi,” tambahnya.
Ke depan, Pemkab HST menegaskan akan menerapkan kebijakan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi daerah, sehingga keseimbangan antara layanan digital dan tatap muka tetap terjaga.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal tanpa mengabaikan efisiensi yang menjadi tujuan utama kebijakan. (wartabanjar.com/Adew)
Editor: Andi Akbar
