WARTABANJAR.COM, BARABAI – Wacana penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan yang tengah disiapkan pemerintah pusat mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan.

Alih-alih langsung mendukung, Pemkab HST menilai kebijakan tersebut belum tentu efektif jika diterapkan di daerah, terutama dengan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat.

Sekretaris Daerah HST, Muhammad Yani, mengatakan sebagian besar aparatur di HST memiliki jarak tempuh yang relatif dekat antara rumah dan tempat kerja.

“Kalau di HST, rata-rata pegawai tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari kantor. Jadi WFH ini belum tentu efektif, kecuali bagi yang jaraknya jauh dan membutuhkan BBM lebih besar,” ujarnya di Barabai, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, tujuan utama kebijakan WFH untuk menghemat konsumsi BBM perlu disesuaikan dengan kondisi daerah, sehingga penerapannya tidak bisa disamaratakan dengan wilayah perkotaan besar.

Selain faktor jarak, karakter masyarakat yang masih mengutamakan layanan tatap muka juga menjadi pertimbangan penting.

“Seperti di rumah sakit, kita sudah sediakan layanan melalui aplikasi, tapi penggunaannya masih di bawah 50 persen. Masyarakat kita lebih senang datang langsung, itu salah satu karakter lokal,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkab HST tetap mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, terutama untuk layanan yang memungkinkan dilakukan secara daring.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah daerah, termasuk pembatasan perjalanan dinas.

“Saat ini perjalanan dinas juga sudah diperketat, harus mendapat persetujuan langsung dari Bupati. Kita juga sedang berproses menyusun Peraturan Bupati terkait efisiensi, termasuk pemanfaatan aplikasi,” tambahnya.

Ke depan, Pemkab HST menegaskan akan menerapkan kebijakan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi daerah, sehingga keseimbangan antara layanan digital dan tatap muka tetap terjaga.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal tanpa mengabaikan efisiensi yang menjadi tujuan utama kebijakan. (wartabanjar.com/Adew)

Editor: Andi Akbar