WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya mengurangi arus dana keluar negeri (cash outflow) dari aktivitas haji dan umrah. Pasalnya, perputaran uang dari sektor tersebut mencapai sekitar Rp40 triliun setiap tahun, dengan sekitar 80 persen di antaranya mengalir ke luar negeri.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut langkah ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Upaya tersebut juga telah dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“Perputaran di perhajian itu setiap tahunnya Rp40 triliunan, jumlahnya itu 80 persen cash outflow. Nah itulah perintah presiden, harus dikurangi cash outflow-nya,” ujar Dahnil usai bertemu Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Dahnil menjelaskan, salah satu strategi untuk menekan cash outflow adalah dengan memaksimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Arab Saudi. Dengan penerapan sistem pembayaran digital tersebut, pemerintah berharap aliran dana keluar dapat ditekan hingga 50 persen.
“Kalau penggunaan QRIS dimaksimalkan, itu akan mengurangi cash outflow. Kita berharap bisa 50-50. Jadi cash outflow 50 persen, cash inflow-nya juga bisa 50 persen,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 3 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah setiap tahunnya. Sementara jumlah wisatawan dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia masih sangat kecil, hanya sekitar 33 ribu orang per tahun.
Ke depan, pemerintah akan mendorong pelaku travel haji dan umrah untuk turut menyediakan paket wisata bagi wisatawan Timur Tengah ke Indonesia. Selain itu, akan dibentuk kelompok kerja (pokja) khusus guna mengelola dan memperkuat ekosistem ekonomi haji.