WARTABANJAR.COM, AMUNTAI— Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar koordinasi rencana pengendalian banjir kawasan Banua Anam sebagai upaya terintegrasi mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir lintas wilayah di Aula Ideham Khalid, Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rabu (11/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut diikuti enam pemerintah kabupaten, masing-masing Bupati dan Wabub Hulu Sungai Utara (HSU) sebagai tuan rumah, Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Bupati Tapin, Bupati Balangan, serta Bupati dan Wakil Bupati Tabalong.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, mengatakan pertemuan ini digelar karena persoalan banjir di kawasan Banua Anam sudah berada pada tahap mendesak dan membutuhkan penanganan terpadu.
“Banjir di wilayah Banua Anam tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh masing-masing daerah. Diperlukan integrasi percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir lintas kabupaten,” ujar Astuti dalam laporannya.
Ia menyebutkan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah setiap kali banjir besar terjadi di wilayah Hulu Sungai.
Kondisi geografis dataran rendah membuat HSU menjadi muara genangan dari daerah hulu.
“Tujuan pertemuan ini untuk mencari strategi bersama, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga aksi nyata pengendalian banjir di lapangan,” katanya.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan, rapat koordinasi pengendalian banjir telah rutin dilaksanakan setiap tahun, namun ia menekankan pentingnya berpikir lebih jauh hingga ke akar persoalannya.
“Kita tidak boleh hanya fokus menangani dampaknya, yang harus dipikirkan adalah pangkal dari banjir itu sendiri,” ujar Muhidin.
