WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mendapat sindiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penonaktifan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI).
Seperti diketahui, 11 juta peserta BPJS PBI dinonaktifkan karena pemutakhiran data secara serentak.
Menkeu Purbaya menyindir penonaktifan tanpa adanya sosialisasi yang efektif. Padahal, pemerintah kata Purbaya terus mengalokasikan anggaran untuk kuota nasional PBI JKN untuk 96,8 juta, tanpa adanya penurunan alokasi anggaran sedikit pun.
Baca Juga Kasus Pembunuhan Pelajar di Pandawan Naik Status, RN Resmi Jadi Tersangka Usai Gelar Perkara
Kebijakan penonaktifan BPJS Kesehatan PBI membuat gejolak di tengah masyarakat per Februari 2026.
“Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10%, kalau 1% gak ribut orang-orang,” kata Purbaya saat Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia menilai penonaktifan status PBI itu dilakukan oleh BPJS Kesehatan secara bertahap dengan merata-ratakan tiap tiga bulan jumlah yang akan dikeluarkan dari daftar PBI.
“Jadi ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” ucap Purbaya.
Hal ini berdampak pada citra buruk pemerintah di mata publik.
“Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, gak berhak, kan itu kayanya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini pak,” tegasnya.