WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Permasalahan kemiskinan menjadi isu krusial dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Banua Lawas untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong tahun 2027.

Dalam forum tersebut terungkap, dari total sekitar 21 ribu jiwa penduduk Kecamatan Benua Lawas, 8.000 jiwa atau sekitar 38 persennya masuk dalam kategori masyarakat miskin.

Data ini mengacu pada catatan Silangkar yang menjadi rujukan dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

Hal itu diungkapkan Camat Benua Lawas, Arianto pada saat menyampaikan laporan kegiatan Musrenbang di Halaman Kantor Kecamatan Banua Lawas, Rabu (4/2/2026).

Dijelaskannya, tingginya angka kemiskinan menjadi dasar utama penentuan skala prioritas pembangunan di wilayahnya.

Seluruh program yang diusulkan diarahkan agar berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Musrenbang kali ini, terdapat sebanyak 337 usulan yang dihimpun dari seluruh desa di Kecamatan Banua Lawas.

Dari jumlah tersebut, 124 usulan merupakan bidang infrastruktur, dan 15 usulan menjadi super prioritas.

Khusus infrastruktur fokus utama yakni pembangunan yang menghubungkan akses antarwilayah, seperti pembangunan jalan protokol dan jalan usaha tani.

“Perbaikan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka akses ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.

Selain infrastruktur, bidang ekonomi juga menjadi perhatian utama.

Untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, diusulkan program perluasan lahan pertanian.

Saat ini, kebutuhan beras masyarakat Banua Lawas dinilai masih dapat terpenuhi dari produksi lokal, namun perlu ditopang dengan penguatan sektor pertanian agar lebih berkelanjutan.

Di sektor kesehatan, diusulkan peningkatan layanan kesehatan, terutama penambahan tenaga dokter.

"Saat ini, Kecamatan Banua Lawas hanya memiliki dua dokter umum. Padahal, jumlah warga yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mencapai sekitar 17.500 orang. Mengacu pada standar pelayanan BPJS, idealnya satu dokter melayani sekitar 5.000 peserta," ujar Arianto.

Kondisi ini, lanjutnya, membuat pelayanan kesehatan dinilai belum optimal.

BACA JUGA: OTT KPK di Banjarmasin, Dugaan Suap