“Harapan kami, dengan adanya bantuan RTLH korban bencana, jumlah rumah tidak layak huni di Kalimantan Selatan bisa terus berkurang, sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah layak huni,” ujarnya.
Berdasarkan data yang diperoleh Disperkim Kalsel, jumlah RTLH di Kalimantan Selatan masih cukup besar.
Rahmiyanti menyebutkan terdapat perbedaan angka antara sumber data yang digunakan berbagai kementerian.
“Data terakhir yang kami peroleh sekitar 30 ribu rumah tidak layak huni di seluruh Kalimantan Selatan, namun memang datanya berbeda-beda, tergantung sumbernya. Data Regsosek dan data dari Bappenas bahkan angkanya bisa lebih besar, sehingga perlu diverifikasi ke lapangan,” jelasnya.
Menurutnya, program perbaikan RTLH tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
“Dengan rumah yang layak, masyarakat bisa hidup lebih sehat dan lebih produktif. Harapannya, mereka bisa perlahan keluar dari kemiskinan,” katanya.
Ia mengakui bahwa sebagian penerima bantuan merupakan kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat miskin ekstrem, sehingga peningkatan produktivitas mungkin tidak signifikan.
Namun demikian, pemerintah tetap berupaya memberikan hunian yang layak.
“Walaupun peningkatan ekonominya sedikit, tetap kita upayakan. Mudah-mudahan dengan hidup yang lebih layak, perekonomian mereka bisa terangkat,” tambahnya, dikutip Rabu (4/2/2026) dari laman MC Kalsel.
Terkait penanganan dampak banjir besar tahun 2021, Rahmiyanti menyebutkan bahwa dari total 7.177 unit rumah terdampak, sebagian besar telah ditangani.
Saat ini tersisa sekitar 1.100 unit, yang sebagian akan diselesaikan melalui program tahun 2026.
“Sisa penanganan dari banjir 2021 itu sekitar 1.100 unit. Tahun ini kita tangani 313 unit, sehingga masih tersisa sekitar 800 unit. Informasi terakhir, sebagian sudah ditangani oleh kabupaten,” ujarnya. (wartabanjar.com/mckalsel)
Editor: Yayu
