Dinkes Tanah Laut Target Tekan Angka Stunting 17,5 Persen, Realita Anemia dan Kepatuhan Konsumsi Obat Masih Jadi Ganjalan
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI– Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kini menghadapi ujian berat untuk menekan angka stunting ke posisi 17,5 persen pada tahun 2026 setelah melewati tahun 2025 tanpa data survei pembanding.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terakhir tahun 2024, prevalensi stunting di Bumi Tuntung Pandang masih bercokol di angka 22,5 persen.
Tanpa adanya survei di tahun 2025, Dinas Kesehatan dan tim terkait kini harus memacu intervensi demi memenuhi target penurunan drastis pada survei kesehatan tahun ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dr. Isna Farida, M.Kes, Jumat (23/1/2026), menjelaskan bahwa langkah penanganan dilakukan secara terpadu melalui aksi konvergensi lintas SKPD.
Intervensi mencakup layanan spesifik bagi ibu hamil hingga balita, serta intervensi sensitif seperti sanitasi dan bantuan pangan.
"Upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Laut mengikuti pedoman dan petunjuk teknis melalui aksi konvergensi yang dilakukan secara terintegrasi oleh SKPD yang tergabung dalam TPPS," jelas dr. Isna saat diwawancarai Wartabanjar.com via WhatsApp.
Meski skema penanganan sudah tersusun rapi, dr. Isna mengakui bahwa kondisi di lapangan masih jauh dari ideal.
Beberapa faktor kesehatan ibu dan pola konsumsi keluarga menjadi hambatan utama yang sulit ditembus.
BACA JUGA: Diduga Gas Bocor, Sepeda Motor Pedagang Kue Balok Ludes Terbakar di Barabai
"Masih tingginya ibu hamil anemia dan KEK (Kekurangan Energi Kronis) serta kasus bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) masih menjadi kendala kita," tegasnya.
Selain faktor fisik, perilaku masyarakat dalam mematuhi anjuran medis juga menjadi perhatian serius.
Banyak bantuan yang sudah diberikan pemerintah, namun efektivitasnya sulit dipantau secara langsung di lingkup rumah tangga.
"Ada kendala dalam memantau kepatuhan konsumsi TTD dan MMS, serta memastikan konsumsi PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi. Termasuk kurang maksimalnya pemantauan MPASI dalam keluarga untuk keragaman dan kecukupan gizi pada balita," tambah dr. Isna lagi.