Sementara itu, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Selatan telah mencapai 98 persen, sekaligus menyatakan kesiapan mendukung kegiatan skrining kesehatan secara massal bersama PKK.
Dukungan di bidang ekonomi masyarakat juga disampaikan Dinas Perdagangan melalui rencana pelaksanaan pasar murah pada tiga momentum besar, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, serta Natal dan Tahun Baru.
Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memaparkan 13 agenda utama, termasuk pelaksanaan Jambore PKK yang dijadwalkan pada Agustus 2026.
Dari sektor peningkatan keterampilan, Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Disnaker turut menawarkan berbagai pelatihan bagi kader PKK, salah satunya pelatihan servis pendingin ruangan (AC) yang diharapkan dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Istri Gubernur Kalsel tersebut berharap, melalui rapat koordinasi lintas sektor ini, seluruh program dan kegiatan PKK dapat dilaksanakan lebih cepat, tepat sasaran, serta manfaatnya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Selatan.
“Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, kami berharap seluruh kegiatan PKK dapat dilaksanakan lebih cepat, lebih terarah, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (Wartabanjar.com/adpim).
Editor Restu
