WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Bank Kalsel dengan dorongan OJK Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengambil peran strategis dalam penguatan sektor keuangan daerah melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tentang Konsolidasi BPR milik Pemerintah Daerah se Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini diselenggarakan di Rattan Inn Banjarmasin pada Selasa (20/1/2026), menghadirkan para pemangku kepentingan sektor keuangan dan pemerintahan demi mendorong kapasitas BPR yang lebih kuat, efisien, dan inklusif.
Undangan kegiatan meliputi pejabat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan, Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jajaran Pejabat Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Selatan yang memiliki BPR di wilayahnya.
FGD ini menjadi forum strategis untuk membahas transformasi kelembagaan, penguatan tata kelola, dan penyusunan skema konsolidasi yang tepat bagi BPR agar dapat menjawab dinamika kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di kawasan pedesaan.
Selain itu, pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin mewakili Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan dorongan kuat pemerintah provinsi untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM pedesaan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal.
“Pemerintah provinsi memandang penting peran lembaga keuangan daerah, termasuk BPR dan Bank Kalsel, dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memfasilitasi UMKM naik kelas melalui pembiayaan yang lebih mudah diakses,” ujarnya, dikutip dari rilis Bank Kalsel, Kamis (22/1/2026).
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menegaskan bahwa konsolidasi BPR bukan sekadar rangkaian merger atau penggabungan saja, melainkan sebagai upaya strategis untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan layanan keuangan yang lebih inklusif.
