Perdebatan mengenai mekanisme Pilkada ini diprediksi akan terus bergulir di DPR seiring dengan upaya revisi Undang-Undang Pemilu di masa mendatang. Pemerintah dan penyelenggara pemilu diharapkan dapat mengambil jalan tengah yang paling moderat agar kualitas kepemimpinan daerah tetap terjaga tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah dibangun. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar
