WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalsel menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel, Selasa (23/12/2025).

Muhidin memberikan apresiasi tinggi atas capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menurutnya sangat memuaskan. Dari total 61 temuan sepanjang tahun 2025, sebanyak 90 persen telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pemerintah daerah.

“Kami bangga karena dari temuan kemarin hingga hari ini sudah 90 persen terselesaikan. Meski demikian, masih ada beberapa yang perlu dituntaskan,” ungkap Muhidin.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan saat menyerahkan LHP kepada Gubrrnur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, KPU Kalsel dan sejumlah kepala daerah.(Wartabanjar.com/Istimewa)

Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah potensi kerugian negara di Perusahaan Daerah PT Bangun Banua, yang sebelumnya sempat digeledah oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Muhidin menegaskan pihaknya akan menunggu hasil proses hukum yang berjalan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Muhidin menambahkan bahwa LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk evaluasi pengelolaan keuangan daerah. “LHP menjadi cermin dan bahan evaluasi agar anggaran benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, menyampaikan bahwa penyerahan LHP pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) merupakan wujud komitmen BPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

BPK juga memberikan apresiasi kepada daerah dengan capaian tindak lanjut tertinggi, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Utara.

Pada Semester II 2025, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 17 LHP, namun pada kesempatan ini baru diserahkan 14 LHP. Tiga LHP lainnya akan diserahkan pada awal Januari 2026, meliputi pemeriksaan kinerja ketahanan pangan, pemeriksaan pada BPD, serta pemeriksaan kinerja lingkungan.