WARTABANJAR.COM, BATULICIN – Ekspose Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2028 digelar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) di Hotel Ebony Batulicin, Selasa (16/12/2025).
Dalam sambutannya Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif yang disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Deny Hariyanto menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah.
Hal ini memerlukan perhatian serius, perencanaan matang, serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga Tangis Reporter CNN di Aceh Tamiang, ‘Banyak Anak Belum Makan’
Menurutnya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, sanitasi, air bersih, lapangan kerja, dan perlindungan sosial.
Untuk itu, kata Bupati, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memandang perlu adanya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, dokumen RPKD Tanah Bumbu ini disusun untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah benar-benar terarah, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“RPKD juga memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan provinsi dengan implementasi pembangunan di tingkat daerah, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ucapnya.
Melalui RPKD ini, diharapkan penanggulangan kemiskinan tidak berjalan parsial atau sektoral, tetapi terintegrasi dan saling menguatkan. Keberhasilannya memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, didukung basis data yang akurat, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta inovasi program agar intervensi tepat sasaran.
