“Kita tahu 20 persen APBD dialokasikan untuk pendidikan, tetapi realisasinya tidak murni. Gaji tenaga kontrak pendidikan juga diambil dari porsi itu,” jelasnya.
Reja menegaskan, tanpa keberanian untuk berbenah, memperbarui data, serta menjadikan kebutuhan riil sekolah sebagai prioritas utama, upaya perbaikan pendidikan di Banjarmasin hanya akan berhenti pada jargon dan wacana tahunan.
“Sementara itu, siswa dan guru tetap dipaksa belajar dan mengajar di ruang-ruang yang jauh dari kata layak,” pungkasnya.(Wartabanjar.com/Ramadan)
editor: nur_muhammad