Lebih lanjut, Gusnanda menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan PUB secara mendasar disesuaikan dengan lingkup izin yang diberikan. Selain pengawasan formal oleh pemerintah, masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan sebagai bentuk kontrol sosial.
“Untuk pengawasan administrasi, Dinas Sosial sebagai lembaga teknis memiliki kewenangan regulatif, namun dalam pelaksanaan di lapangan tentu harus bersinergi dengan Satpol PP, terutama untuk menjaga ketertiban umum,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa izin PUB yang diberikan kepada penyelenggara mewajibkan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan aspek keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, khususnya jika dilakukan di fasilitas publik seperti jalan raya.
Menurutnya, izin pelaksanaan PUB diberikan dengan jangka waktu maksimal tiga bulan. Apabila penyelenggara ingin melakukan perpanjangan selama satu bulan, maka wajib menyampaikan laporan penggunaan hasil pengumpulan dana atau barang kepada instansi pemberi izin.
“Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan kemanusiaan,” pungkas Gusnanda.
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau seluruh pihak yang ingin melakukan penggalangan dana bencana agar terlebih dahulu mengurus izin resmi sesuai ketentuan, demi terciptanya kegiatan kemanusiaan yang tertib, aman, dan bertanggung jawab. (Wartabanjar.com/MC Kalsel)
Editor Restu
