Salah satu usulan konkret adalah pemasangan stiker “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan.
“Dengan stiker, bisa dilihat langsung apakah penerimanya memang layak. Transparansi harus dijalankan,” tegasnya.
Bulog: Kami Hanya Operator
Kepala Bulog Cabang Barabai, Muhammad Riza Wahyudi Al-Akram, mengapresiasi DPRD HST yang memfasilitasi pertemuan lintas sektor ini.
“Bulog hanya menjalankan penyaluran sesuai data yang diberikan Badan Pangan Nasional,” jelasnya.
Ia menegaskan, perubahan data di tingkat desa sebenarnya cukup fleksibel.
“Nama penerima bisa diganti lewat musyawarah desa dan uji publik. Ini penting agar tidak menimbulkan fitnah atau kepentingan tertentu,” katanya.
Saat ini, pendistribusian bansos berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dan SIKS-NG sebagai sistem rujukan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial HST, Kabid Data Sosial Zulkifli, memilih tidak memberikan komentar seusai rapat meskipun instansinya merupakan pengelola data teknis bansos.
Raker ditutup dengan komitmen DPRD HST untuk memperkuat sinkronisasi data, meningkatkan transparansi, dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran tanpa menimbulkan gejolak baru di masyarakat.(wartabanjar.com/Adew)
editor: nur_muhammad
