WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) khusus penyelamatan hutan, setelah banjir dan longsor besar melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Usulan ini dilontarkan sebagai respons terhadap banyaknya temuan kayu gelondongan yang terbawa arus indikasi rusaknya kawasan hutan.
Komisi IV memandang kerusakan hutan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam. Mereka memperkirakan, daerah aliran sungai (DAS) yang kehilangan fungsi hutan kini rentan terhadap banjir dan longsor.
Dalam wacana panja, DPR meminta kementerian terkait, terutama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemenhut), untuk menjelaskan secara transparan peta tutupan lahan, izin konsesi, serta data rehabilitasi kawasan hutan agar bisa diketahui mana area yang masih alami, yang rusak, dan yang perlu direstorasi segera.
Selain melakukan audit lahan, panja juga diharapkan merancang roadmap restorasi hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), termasuk reboisasi, penanaman pohon endemik, serta sistem pemantauan lingkungan secara berkala sebagai langkah pencegahan bencana jangka panjang.
