Setelah pemanggilan, DPR akan memantau apakah rekomendasi penegakan hukum, rehabilitasi hutan, dan pengawasan konsesi dilaksanakan sesuai jadwal. Jika tidak ada progres nyata, parlemen berpeluang mengajukan langkah lanjutan termasuk revisi regulasi kehutanan demi menjaga kelestarian hutan di Sumatra. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar
