WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menghadapi tantangan serius jelang pengesahan APBD 2025. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), Edy Wibowo, mengungkapkan bahwa rancangan APBD tahun depan mengalami defisit cukup besar, yakni Rp212 miliar. Defisit tersebut muncul dari selisih antara proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,093 triliun dan total belanja yang mencapai Rp2,3 triliun.

Edy menjelaskan bahwa kekurangan anggaran tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, salah satunya memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan.

“Defisit sekitar 212 miliar ini akan kita tutupi melalui pembiayaan, diperkirakan dari SILPA tahun berkenaan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa struktur anggaran turut dipengaruhi oleh transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp385 miliar yang menjadi bagian dari total belanja daerah.

BACA JUGA: Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Kalsel Lagi, Tuntut Ketua & Sekretaris Diturunkan dari Jabatannya

Meski menghadapi defisit, Pemkot menegaskan tetap fokus pada program prioritas, terutama pendidikan dan kesehatan yang menjadi perhatian utama kepala daerah.

Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Edy menyebut bahwa pihaknya tidak hanya memaksimalkan sumber pendapatan yang sudah ada, tetapi juga aktif menggali potensi baru.

“Kita akan menggali potensi baru. Potensinya sudah ada, tinggal kita tingkatkan lagi. Bukan hanya dari pajak, tetapi juga retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” ujarnya.

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga menjadi perhatian khusus BPKPAD, termasuk mendorong pendapatan dari sektor retribusi dan pengelolaan aset yang berada di bawah tanggung jawab mereka.

Edy menegaskan bahwa kinerja PAD terus mengalami peningkatan tiap tahun. Untuk 2025, target penerimaan pajak daerah dipatok sebesar Rp742 miliar.

“Kita akan berusaha seoptimal mungkin, seefisien mungkin, dan melakukan berbagai terobosan teknologi untuk meningkatkan pajak daerah,” katanya.

Sementara itu, pelayanan PAD disebut sudah mencapai 99 persen, meski sektor retribusi masih perlu didorong agar lebih maksimal.(Wartabanjar.com/Ramadan)

editor: nur muhammad