“Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digagas pemerintah pusat melalui digitalisasi keuangan daerah,” katanya, dikutip dari aneka sumber, Selasa (11/11/2025).
BACA JUGA: Air Pasang Juga Terjadi di Aluh-aluh Kabupaten Banjar
Ia menambahkan, budaya non-tunai harus menjadi bagian dari gaya kerja aparatur modern yang berorientasi pada transparansi dan pelayanan cepat.
Ia mengajak agar menjadikan budaya non-tunai ini sebagai bagian dari transformasi menuju birokrasi yang modern, transparan, dan berdaya saing, dengan harapan dapat membawa manfaat nyata bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
FGD yang berlangsung interaktif itu diikuti oleh perwakilan SKPD, BPKPAD Kota Banjarmasin, dan pihak Bank Kalsel.
Para peserta diberikan pemahaman teknis terkait regulasi, mekanisme, serta pengawasan penerapan KKI agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Banjarmasin berharap sistem keuangan daerah semakin kuat, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan kota.
Ia menegaskan Banjarmasin siap menjadi contoh daerah yang maju dalam penerapan sistem keuangan digital daerah. (wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Yayu
