WARTABANJAR.COM – Krisis politik mengguncang Madagaskar setelah Presiden Andry Rajoelina resmi membubarkan pemerintahan pada Senin (29/9/2025). Keputusan mengejutkan ini diambil menyusul gelombang demo besar-besaran yang dipimpin Gen Z, menuntut solusi atas pemadaman listrik dan krisis pasokan air yang melumpuhkan kehidupan sehari-hari warga.
Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi, Rajoelina menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat.
“Kami mengakui dan meminta maaf jika anggota pemerintah belum melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Saya memahami kemarahan, kesedihan, dan kesulitan akibat krisis ini,” ujarnya, dikutip dari Reuters (30/9/2025).
Gelombang Protes Berdarah
Aksi protes yang dimulai di ibu kota Antananarivo pada Kamis (25/9/2025) dengan seruan, “Kami ingin hidup, bukan sekadar bertahan hidup”, meluas ke delapan kota besar. Situasi memanas setelah aparat keamanan menindak massa dengan peluru karet, gas air mata, bahkan peluru tajam.
Menurut laporan PBB, setidaknya 22 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka. Kepala HAM PBB, Volker Türk, mengecam keras tindakan brutal aparat.
“Saya terkejut melihat kekerasan berlebihan, termasuk penembakan demonstran. Pasukan keamanan harus segera menghentikan penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang,” tegasnya, dikutip dari BBC.
Namun, Kementerian Luar Negeri Madagaskar membantah data korban PBB, menyebutnya “rumor tanpa dasar resmi.”
