WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Di tengah memanasnya dugaan sengketa lahan antara P.T. Megah Jaya Prestasi dan kelompok petani Lokatabat Utara, Kelurahan Loktabat Utara mengambil langkah cepat untuk memastikan konflik tidak mengganggu aktivitas pertanian.

Langkah nyata dilakukan dengan memfasilitasi dialog langsung di lokasi lahan yang disengketakan pada Jumat (19/9/2025), setelah sebelumnya menggelar mediasi awal pada Senin (15/9/2025).

Lurah Loktabat Utara, Fuad Rahman, menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara semua pihak agar tidak terjadi kesalahan informasi yang bisa memperkeruh suasana.

"Kami ingin mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Kegiatan pertanian harus tetap berjalan, dan proses hukum tetap bisa berlangsung sebagaimana mestinya," ujar Fuad.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kelurahan Loktabat Utara, Yunus Ariyandie, menepis informasi yang sempat beredar terkait pemagaran total di lahan sengketa.

Ia menegaskan bahwa petani masih memiliki akses untuk beraktivitas.

"Lahan yang dipagari hanya area yang diklaim berdasarkan dokumen kepemilikan. Akses ke lahan lain tetap terbuka bagi petani," jelasnya.

Yunus juga membantah adanya aktivitas pendozeran lahan.

Hal ini ditegaskan pula oleh kuasa hukum pihak H. Effendi, salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa.

"Pihak H. Effendi menyatakan tidak ada niatan mengganggu kegiatan petani. Bahkan mereka membuka akses untuk mempermudah mobilitas petani," tambah Yunus.

Selain itu, pembukaan akses pertanian telah dilakukan dengan disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk Kepala UPT Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Banjarbaru, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Loktabat Utara, Lurah, Kasi Pemerintahan, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

"Hal ini menjadi bukti nyata komunikasi antara pihak sengketa dan petani tetap dijaga dalam koridor damai," sambung Yunus.

Kelurahan Loktabat Utara berharap situasi ini tidak mengganggu produktivitas petani, sekaligus menjadi contoh penanganan polemik lahan yang mengedepankan dialog dan keadilan.

"Kami tidak ingin petani menjadi korban narasi yang salah. Yang paling penting saat ini adalah menjaga agar pertanian tetap berjalan dan proses hukum berjalan pada jalurnya," pungkasnya. (wartabanjar.com/IKhsan)

Editor: Yayu