WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Ancaman serius tengah menghantui ekosistem laut Kalimantan Selatan. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel mencatat produksi ikan anjlok hingga 12 persen dalam kurun 2017–2024, dari 179.696 ton kini hanya tersisa 158.250 ton. Penyebab utamanya: kerusakan ekosistem laut yang dipicu oleh praktik illegal fishing dan destructive fishing. Mangrove, terumbu karang, hingga keseimbangan laut rusak akibat ulah segelintir nelayan yang menggunakan alat tangkap merusak, termasuk jaring cantrang. 15 Kasus Ilegal Fishing Terungkap Hingga September 2025, Ditpolairud Polda Kalsel berhasil mengungkap 15 kasus illegal fishing, beberapa di antaranya melibatkan nelayan dari luar daerah. Praktik haram ini bukan hanya merusak laut, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal antar nelayan. BACA JUGA:FAKTA TRAGIS! Jet Tempur F-16 Polandia Jatuh Saat Latihan Radom Air Show, Pilot Tewas dan Acara Dibatalkan FGD Bahas Pencegahan dan Sinergi Fenomena tersebut menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) Destructive Fishing yang digelar Ditpolairud Polda Kalsel, Selasa (2/9/2025), di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru. Mengusung tema “Sinergitas Penanganan Destructive Fishing Ditpolairud Polda Kalsel dalam Rangka Menjaga Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Wilayah Perairan Kalsel”, kegiatan ini menghadirkan nelayan, pemangku kepentingan, hingga perwakilan daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan bahwa penegakan hukum adalah jalan terakhir. “Ini bukan prestasi. Yang terpenting adalah kesepakatan bersama agar laut dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua pihak, baik nelayan Banua maupun luar daerah,” tegasnya. Senada, Gubernur Kalsel H. Muhidin menekankan pentingnya menjaga laut tetap aman dan kondusif. “Perairan yang aman sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Konflik nelayan harus diakhiri, sinergi harus diperkuat agar laut tetap berkelanjutan,” ujarnya. 6.117 Kegiatan Direktur Polairud Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Andi Adnan, S.H., memaparkan bahwa pihaknya aktif menggelar 6.117 kegiatan sepanjang triwulan I 2025, mulai dari patroli, sosialisasi, pembinaan, hingga edukasi. FGD ini menghasilkan lima rekomendasi utama: Pembentukan forum komunikasi antar nelayan. Optimalisasi patroli laut. Edukasi bahaya destructive fishing. Penyusunan policy brief untuk memperjuangkan kepentingan nelayan tradisional. Penguatan sinergi antarwilayah demi mencegah konflik sosial. Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud, Kombes Pol Donny Carles Go, menilai FGD ini sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas wilayah. “Forum ini menjadi kunci mencegah konflik sosial sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut,” pungkasnya.(Wartabanjar.com/Frans) editor: nur muhammad