WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Peta politik baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto makin panas usai DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dengan UU baru tersebut, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah sedang ngebut mempersiapkan kementerian anyar itu. “UU Haji sudah disahkan paripurna. Kami sedang maraton untuk menyiapkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sesuai amanat UU. Mohon waktu sebentar,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). BACA JUGA:Ridwan Kamil Ogah Tes DNA Ulang, Sebut Hasil Polri Sudah Final dan Sah di Mata Hukum Gus Irfan Digadang Jadi Menteri Haji Pertama Di balik persiapan ini, sorotan publik langsung tertuju pada Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, yang saat ini menjabat Kepala BP Haji. Prasetyo memberi sinyal kuat bahwa Gus Irfan berpeluang besar menjadi Menteri Haji dan Umrah pertama RI. “Kemungkinan seperti itu (Kepala BP Haji dilantik jadi menteri). Tapi tentu saja semua keputusan ada di tangan Bapak Presiden. Itu hak prerogatif beliau,” tegasnya. Sinyal ini makin menguat setelah Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, juga menyebut nama Gus Irfan sebagai kandidat terkuat. Gus Irfan Santai: Semua Terserah Presiden Menanggapi isu dirinya yang akan jadi menteri, Gus Irfan tetap kalem. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo. “Itu terserah kepada Bapak Presiden. Kami pelaksana saja. Ditugaskan siap, tidak ditugaskan juga siap. Prinsip kami begitu,” ujar Gus Irfan usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (27/8/2025). Dengan pengesahan UU ini, tata kelola ibadah haji dipastikan akan mengalami perubahan besar. Publik kini menanti langkah Presiden Prabowo: apakah benar Gus Irfan akan menjadi sosok bersejarah sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama Indonesia.(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad