WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Peta politik baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto makin panas usai DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dengan UU baru tersebut, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah sedang ngebut mempersiapkan kementerian anyar itu.
“UU Haji sudah disahkan paripurna. Kami sedang maraton untuk menyiapkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sesuai amanat UU. Mohon waktu sebentar,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
BACA JUGA:Ridwan Kamil Ogah Tes DNA Ulang, Sebut Hasil Polri Sudah Final dan Sah di Mata Hukum
Gus Irfan Digadang Jadi Menteri Haji Pertama
Di balik persiapan ini, sorotan publik langsung tertuju pada Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, yang saat ini menjabat Kepala BP Haji. Prasetyo memberi sinyal kuat bahwa Gus Irfan berpeluang besar menjadi Menteri Haji dan Umrah pertama RI.
“Kemungkinan seperti itu (Kepala BP Haji dilantik jadi menteri). Tapi tentu saja semua keputusan ada di tangan Bapak Presiden. Itu hak prerogatif beliau,” tegasnya.
