‎Pengamat Tata Kota: Proyek Jembatan Km 31 Harus Diimbangi Rekayasa Lalu Lintas yang Responsif

WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pembangunan Jembatan Sei Ulin di Kilometer 31 Kota Banjarbaru yang kini tengah berlangsung, dinilai sebagai proyek strategis untuk memperlancar arus lalu lintas di jalur utama Kalimantan Selatan.

‎Namun di balik manfaat jangka panjang tersebut, proyek ini juga menimbulkan tantangan serius di lapangan, terutama dalam hal kelancaran transportasi harian.

‎Ketua Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sekaligus pengamat tata kota, Dr. Eng. Akbar Rahman mengungkapkan, proyek infrastruktur besar seperti ini hampir selalu memiliki dampak sementara terhadap mobilitas masyarakat.

Baca Juga

Kasus Bocah Tenggelam di The Breeze Liang Anggang, Polisi Tetapkan 14 Orang Sebagai Tersangka


‎”Pekerjaan konstruksi di Kilometer 31 mempengaruhi arus lalu lintas di Jalan A. Yani, dan tekanan itu meluas hingga ke jalur-jalur alternatif seperti Jalan Sidodadi dan Jalan Trikora,” ungkapnya, saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025) malam.

‎Menurutnya, agar pembangunan ini tidak menimbulkan beban sosial yang tinggi, pemerintah harus mengambil langkah praktis dan memberikan solusi, khususnya dalam merekayasa arus lalu lintas di jalur-jalur pengalihan.

‎”Jalan alternatif yang digunakan terus-menerus pasti akan lebih cepat rusak. Karena itu diperlukan pemeliharaan darurat seperti overlay tipis, tambalan cepat, dan perbaikan rutin agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas,” jelasnya.

‎Dr. Akbar juga menyoroti pentingnya sistem lalu lintas yang fleksibel di jalur padat seperti Jalan Sidodadi.

‎”Penerapan sistem satu arah sebaiknya hanya dilakukan pada jam-jam sibuk dan dikembalikan menjadi dua arah di luar jam padat, demi menyeimbangkan kebutuhan pengguna jalan lokal dan antar kota,” tambahnya.

‎Tak kalah penting selanjutnya adalah aspek komunikasi publik. Dr. Akbar menekankan informasi progres proyek serta perubahan-perubahan arus lalu lintas harus dipublikasikan secara rutin melalui media dan kanal resmi pemerintah.

‎”Masyarakat berhak tahu perkembangan proyek dan harus bisa merencanakan perjalanan mereka dengan informasi yang akurat,” tegasnya.

‎Ia juga mendorong adanya pelibatan masyarakat di sekitar jalur alternatif. Masukan dari warga bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih responsif.

‎”Pembangunan jembatan ini adalah investasi jangka panjang, tapi dampak jangka pendeknya tidak boleh diabaikan. Pengelolaannya harus seimbang,” ujarnya.

‎Dr. Akbar menambahkan, ke depan setiap proyek infrastruktur besar sebaiknya disertai rencana manajemen jalur alternatif yang matang.

‎Ini mencakup kajian daya tampung jalan, pemeliharaan rutin, pemanfaatan teknologi informasi untuk manajemen lalu lintas, hingga pembentukan forum komunikasi dengan masyarakat.

‎”Dengan perencanaan yang matang, dampak negatif bisa ditekan, dan manfaat proyek dapat dirasakan masyarakat lebih cepat,” pungkasnya. (wartabanjar.com/IKhsan)

Baca Juga :   Harga Cabai dan Ayam Ras Naik di Pasar HST, Disdag Lakukan Pemantauan Intensif

Baca Lebih Lengkapnya Instal dari Playstore WartaBanjar.com

BERITA LAINNYA

TERBARU HARI INI

paling banyak dibaca