Langkah menahan PBB ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk DPRD Balangan. Ketua DPRD, Hj Lindawati, menilai keputusan pemerintah daerah mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
“Kebijakan ini sangat tepat dan menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Pengamat Kebijakan Publik, Wahyudi, menambahkan, menahan tarif PBB juga bisa mencegah potensi konflik sosial seperti yang terjadi di Pati dan beberapa daerah lain. “Balangan menunjukkan pemerintah daerah bisa fleksibel dan tetap berpihak pada rakyat,” katanya.
Dengan kepastian ini, warga Balangan diharapkan tetap tenang dan fokus pada aktivitas sehari-hari, tanpa khawatir soal lonjakan pajak yang memberatkan. (Wartabanjar.com/Alfi)
Editor Restu
