WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Massa aksi menolak usulan perubahan status Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional memenuhi depan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Jumat (15/8) sore.
Sejumlah tokoh adat Dayak, masyarakat Pegunungan Meratus, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), serta perwakilan mahasiswa turut dalam aksi demo.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Kapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanud Syamsuddin Noor, Danlanal Banjarmasin, serta sejumlah pejabat Pemprov Kalsel, turun langsung menemui massa.
Baca Juga
UPDATE Penganiayaan Maut di Basirih: Pria Dibacok Hingga Tewas, Pelaku Langsung Diciduk Polisi
Ia menegaskan siap menggelar dialog terbuka dengan para perwakilan massa atas pengusulan status Taman Nasional Pegunungan Meratus.
Menurutnya perubahan status bukan untuk membatasi masyarakat, melainkan untuk melindungi kawasan tersebut dari ancaman eksploitasi.
“Perubahan status dari hutan lindung menjadi taman nasional akan memastikan kawasan ini tidak berubah menjadi hutan produksi yang bisa ditambang kapan saja oleh investor. Dengan status ini, tidak akan ada penambangan di sana. Masyarakat tetap bisa berladang, berburu, menangkap ikan, dan melakukan aktivitas seperti biasa,” jelasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Muhidin menawarkan solusi dengan mengajak perwakilan tokoh adat, masyarakat, dan Walhi berdialog langsung ke kementerian di Jakarta. Bahkan, biaya keberangkatan tersebut akan ditanggung menggunakan dana pribadinya.