WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Angka stunting Kabupaten Tanah Laut yang sempat mengejutkan publik — mencapai 41,7% pada 2023 — kini terungkap bukan sepenuhnya gambaran kondisi nyata. Temuan sistem error dalam pengumpulan data memicu audit ulang dan strategi baru yang lebih terfokus: hasil pembenahan data menunjukkan angka stunting menurun menjadi 22,5%. Pengungkapan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Rembuk Stunting Kabupaten 2025, yang digelar di Banjarmasin, Kamis (7/8/2025). Temuan tersebut menjadi titik balik bagi program percepatan penanganan stunting di daerah. Data Harus Benar Kepala DP3A2KB Tanah Laut, Maria Ulfah, menyatakan angka 41,7% sempat menimbulkan kegemparan karena dinilai tidak masuk akal. “Kalau kita lihat data itu, 41,7% itu angka stunting tertinggi di Kalsel. Setelah dilakukan banding dan rekap ulang data, rasanya memang tidak logis—seolah hampir 50% bayi baru lahir mengalami stunting,” ujar Maria. Atas dasar itu, Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan mengajukan sanggahan ke Kementerian Kesehatan. Hasil pemeriksaan menemukan kesalahan sistem saat pengumpulan data di lapangan, sehingga angka sempat terdistorsi. Setelah riset ulang dan verifikasi, angka terbaru menunjukkan penurunan signifikan menjadi 22,5%. Stunting Bukan Hanya soal Kemiskinan — Perlu Intervensi Multi-Sektor Maria menegaskan bahwa stunting tidak selalu identik dengan kemiskinan. Banyak kasus justru muncul karena pola asuh yang kurang tepat, kurangnya edukasi gizi, dan akses sanitasi yang belum memadai. BACA JUGA:Satpol PP Tanah Laut Bongkar Penjual Miras Ilegal, Puluhan Botol Disembunyikan di Mesin Cuci “Oleh karena itu, intervensi kita tidak cukup hanya memberi bantuan nutrisi. Harus melibatkan lintas sektor—kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, hingga lembaga sosial—agar penanganan bersifat menyeluruh,” jelasnya. Sebagai contoh konkret, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum diarahkan pada perbaikan sanitasi rumah tangga—seperti akses jamban sehat—sebagai bagian dari upaya mencegah faktor lingkungan penyebab stunting. Raza SAGALA Sebagai wujud aksi nyata, TPPS Tanah Laut meluncurkan Raza SAGALA — sebuah adaptasi lokal dari gerakan “Orang Tua Asuh Anak Stunting” (Genting). Raza SAGALA mengusung singkatan: “Upaya Bersama Atasi Stunting dengan Aksi Nyata untuk Ibu Hamil dan Balita”. Skema inti program: Satu orang tua asuh bertanggung jawab mendukung satu anak berisiko stunting selama 6 bulan. Anggaran per anak sekitar Rp 2,7 juta untuk periode 6 bulan; dapat dikumpulkan secara gotong-royong atau urunan. Contoh: sebuah dinas yang mengasuh 10 anak perlu menghimpun Rp 27 juta selama enam bulan — dana yang dapat dipadukan dengan dukungan Baznas, lembaga perbankan (mis. Bank Kalsel), dan sponsor lainnya. Maria berharap partisipasi instansi vertikal, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum dapat memperkuat program ini karena, “Ini kerja semua pihak.” Pendekatan verifikasi data yang ketat sekaligus intervensi inovatif berbasis komunitas diharapkan menurunkan angka stunting lebih cepat. Dengan kombinasinya—perbaikan data, edukasi pola asuh, perbaikan sanitasi, serta dana gotong-royong melalui Raza SAGALA—Pemkab menargetkan percepatan menuju nol kasus stunting.(Wartabanjar.com/Gazali) editor: nur muhammad