Isnaini menegaskan, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara manual. Menurutnya, sistem yang masih mengandalkan pencatatan manual rawan memunculkan dugaan kebocoran yang pada akhirnya dapat merugikan daerah.
“Kalau hanya dikelola secara manual, potensi kebocoran itu tetap ada dan bisa menghilangkan sebagian pendapatan pajak daerah,” tambahnya.
Diketahui, Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini tengah gencar mengejar potensi PAD dari berbagai sektor.
Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan daerah sekaligus menjaga stabilitas anggaran di Kota Seribu Sungai. (Ramadan)
Editor Restu
