WARTABANJAR.COM, JAKARTA- Siap-siap,masyarakat yang terlibat dalam judi online dan dugaan terorisme bkal tak dapat bantuan pangan beras 10 kilogram dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari pemerintah. Direktur Utama (Dirut) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memastikan hal tersebut. Pihaknya menegaskan peraturan tersebut. "Itu sudah ada aturannya," kata Rizal usai menyalurkan bantuan pangan beras di Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/8/2025), dikutip Minggu (3/8/2025) dari berbagai sumber. Untuk memastikan bantuan pangan tepat sasaran, Bulog mengantongi data akurat terkait kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori tidak layak sebagai penerima manfaat tersebut. Rizal menambahkan, Bulog juga menggunakan sistem aplikasi khusus untuk melakukan penyaluran bantuan pangan. Para penerima akan mendapatkan barcode yang dapat dipindai dan datanya dicocokkan dengan KTP. Masyarakat yang sudah memiliki barcode dan masuk dalam data penerima manfaat itu, berarti sudah aman dan bisa menerima bantuan pangan tersebut. Rizal mengatakan, selain melalui sistem penerimaan yang ketat, Bulog telah bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat tersebut. "Tujuannya supaya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai ini bisa kejadian seperti tahun-tahun lalu," tuturnya. BACA JUGA: KABAR GEMBIRA! Damri Beroperasi Lagi di Bandara Syamsudin Noor, Tarif Mulai Rp75 Ribu Langsung ke Banjarmasin Salurkan 1,3 Ton Beras Selama Juni-Juli 2025 Dalam hal ini, Bulog mendapat penugasan menyalurkan bantuan pangan periode Juni dan Juli 2025. Bantuan berupa beras yang disalurkan itu terdiri dari 10 kilogram dengan total 1,3 juta ton beras secara nasional. "Kami diperintahkan untuk menyalurkan beras ini ke seluruh Indonesia sejumlah 1,3 juta ton beras," katanya. Menurutnya, upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan pangan berupa beras ini adalah untuk menanggulangi terjadinya kenaikan harga pangan di tengah masyarakat. Program SPHP ini akan menjadi solusi agar perolehan beras tetap dengan harga terjangkau, maksimal Rp12.500 per kg atau Rp62.500 untuk 5 kg. "Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menurunkan fluktuatif harga beras dan untuk mengisi kekosongan beras-beras yang ada di pasaran," katanya. (Yayu/berbagai sumber) Editor: Yayu