‎WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Terungkap fakta tentang kondisi belajar para murid SDN 2 Landasan Ulin Utara (Laura), Kota Banjarbaru. Kondisi tersebut adalah puluhan siswa kelas 3, dari kelas A hingga D, terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di aula terbuka tanpa sekat, meja, maupun kursi. Warga melaporkan bahwa situasi ini dinilai jauh dari standar pelayanan pendidikan yang layak. Oleh sebab itu, Komisi I DPRD Kota Banjarbaru melakukan kunjungan lapangan ke SDN 2 Landasan Ulin Utara (Laura), Kamis (31/7/2025) siang. ‎ ‎Sebagai solusi sementara, pihak sekolah mendapat bantuan peralatan belajar dari sekolah terdekat agar proses pembelajaran tetap bisa berlangsung, namun Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, menegaskan akar masalahnya bukan hanya soal fasilitas. ‎ ‎Menurutnya, permasalahan ini telah berlangsung sejak 2014, bermula dari konflik lahan yang kini menjadi lokasi SDN 2 Laura. "Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa ini, dan sudah ada pihak yang dimenangkan. Namun, permasalahan tumpang tindih lahan masih terus bergulir," jelasnya. ‎ ‎Ririk menambahkan, dulunya lahan tersebut merupakan hasil hibah, tetapi terjadi kekeliruan penempatan lokasi. Untuk mengurai benang kusut ini, Komisi I akan membentuk tim kecil yang melibatkan Dinas Pendidikan, camat, dan lurah setempat. ‎ ‎"Tim ini akan berkoordinasi langsung dengan pemilik lahan, H. Riza, guna mencari jalan tengah yang terbaik. Bagaimanapun juga, sekolah ini sudah berdiri dan dipenuhi siswa. Kita harus bijak dalam menyikapinya," ujar Ririk. ‎ ‎Ia menargetkan pertemuan dengan H. Riza dapat dilakukan dalam satu minggu ke depan. Jika tercapai kesepakatan, DPRD Banjarbaru akan mengusulkan penganggaran untuk pembenahan sekolah pada tahun 2026. ‎ ‎Selain masalah sengketa, tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SDN 2 Laura juga menambah beban. Jumlah rombongan belajar tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mendaftar, menyebabkan penumpukan siswa dalam satu area terbuka. BACA JUGA: Dua Maling di Banjarmasin Gondol Sepeda Motor Parkir di Tepi Jalan Tengah Malam‎ ‎“Kalau kita lihat sekarang, ini belum bisa disebut sekolah. Anak-anak hanya dikumpulkan di satu ruangan tanpa fasilitas yang memadai,” ujarnya. ‎ ‎Sebagai langkah alternatif, Komisi I mengusulkan sistem belajar bergiliran atau shift agar semua siswa tetap bisa mendapat hak belajar dengan layak. ‎ ‎"Namun ide ini mendapat penolakan dari sejumlah orang tua yang menginginkan anak-anak mereka tetap belajar di pagi hari seperti biasanya," bebernya. ‎ ‎Ia berharap, para orang tua dapat mengizinkan para siswanya untuk dapat bersekolah secara bergiliran, guna pemberian pelayanan pendidikan secara maksimal. ‎ ‎"Harapannya nanti bisa disampaikan pihak sekolah dan juga komite untuk disampaikan.Biar mereka mendapatkan pelajaran yang maksimal, jadi ada kelas pagi dan siang," pungkas Ririk. (IKhsan) Editor: Yayu